Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Jakarta BNP2TKI,16/2__ Jenasah almarhumah Adelina Lisao, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meninggal di Penang akibat dugaan tindakan majikannya yang diluar perikemanusiaan, akhirnya tiba di Jakarta dengan maskapai Garuda, Jumat (16/2/2018).


Sebelum menempuh penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta, jenasah PMI tersebut telah diterbangkan dari Penang ke Kuala Lumpur dengan maskapai Malaysian Airline pada Kamis, 15/2. Berdasarkan hasil liputan Humas BNP2TKI di bandara Soekarno-Hatta, peti jenazah telah tiba di Terminal Cargo Soetta pada tanggal 16/2 sekitar pukul 15.00 WIB. Kabag Humas BNP2TKI, Servulus Bobo Riti, dalam rilis yang disampaikan kepada pers menyatakan bahwa ketibaan kargo jenasah almarhumah sesuai dengan ittinary yang diterima dari KJRI Penang.


"Ya, petugas kami dari BP3TKI Serang dan CUL Bandara Soetta sudah melakukan penanganan standar sekaligus dalam rangka penerbangan lanjutannya ke Bandara El Tari Kupang pada subuh besok 17/2 pukul 04.50 WIB," tegas Servulus Bobo Riti.


Sementara itu, di tempat yang terpisah, Ade Kusnadi, Kepala BP3TKI Serang bersama Jongga Kepala Seksi Perlindungan menyatakan bahwa sehubungan dengan pengawalan penerbangan lanjutan ke El Tari Kupang, BP3TKI Serang telah menugaskan Ridwan sebagai staf pendampingan sampai dengan diserahterimakannya almarhumah ke Keluarga dan BP3TKI Kupang di daerah asal.


Menyinggung tentang pola pengiriman lanjutan, Servulus Bobo Riti, lebih lanjut menegaskan bahwa perkembangan sementara, keadaan di cargo aman dan terkendali dimana tidak ada peliputan dari media manapun. Servulus menambahkan bahwa transfer kargo jenasah almarhumah Adelina tidak di bawa keluar ke Lounge Jenazah Soekarno-Hatta karena exit point-nya di Kupang.


"Jadi ini hanya transfer dari terminal internasional langsung ke kargo terminal domestik untuk pengaturan penerbangan selanjutnya ke Kupang dengan Garuda 17/2 pukul 04.40. Tidak ada peliputan dari media karena Soetta bukanlah exit pointnya. Bagaimana pun, Kepala BNP2TKI, Bapak Nusron Wahid, sangat berterima kasih kepada Ibu Menlu Retno dan Kepala Perwakilan RI di Penang, bahkan kepada publik yang telah memberikan perhatian besar atas peristiwa kemanusiaan ini " pungkas Servulus Bobo Riti. (Humas)

BNP2TKI, Mataram, Rabu (14/2/2018)___ Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja IndonesiA (BP3TKI) Mataram baru saja mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) guna menambah instruktur PAP di Nusa Tenggara Barat. Bertempat di Hotel Puri Indah Mataram, 20 (dua puluh) orang peserta merupakan yang membidangi ketengakerjaan dari BP3TKI Mataram, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa dan kabupaten Bima.


Acara yang diadakan selama 3 (tiga) hari mulai dari 9 sampai dengan 11 februari 2018 ini dimaksudkan untuk menambah jumlah instruktur PAP di wilayah kerja BP3TKI Mataram. Dalam laporan panitia pelakasana yang dibacakan oleh Kepala Seksi Penyiapan Penempatan BP3TKI Mataram Asyib Yulianto NTB sebagai peringkat ke empat daerah pengirim NTB membutuhkan  banyak instruktur PAP.


Selain karena berkurangnya instruktur purna tugas yang telah melewati usia maksimal sebagai instruktur, diperlukan instruktur tambahan untuk kegiatan PAP di LTSA Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa. Kegiatan ini juga merupakan antisipatif bagi kegiatan PAP di kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima yang akan segera menyusul didirikannya LTSA.


Kepala B3TKI Mataram Joko Purwanto saat membuka Bimtek PAP menjelaksan kegiatan ini merupakan upaya untuk merealisasikan komitmen BNP2TKI untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah luar Mataram. Sejak tahun 2018 kegiatan PAP di NTB tidak lagi hanya terfokus di kota Mataram tetapi sudah dilaksanakan di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Namun instruktur yang bertugas masih berasal dari kota Mataram baik dari petugas BP3TKI Mataram, Disnaker Provinsi NTB maupun purna tugas BP3TKI Mataram. Namun setelah diadakannya bimtek ini, ia berharap BP3TKI Mataram bersama dengan Disnaker tempat pelaksanaan PAP bisa bersinergi memberikan pelayanan yang prima bagi CPMI yang akan berangkat ke negara penempatan.


Selain materi utama yang menjadi materi PAP peserta juga dibekali dengan materi penunjang seperti metodologi pengajaran, kebijakan penempatan dan perlindungan TKI dari Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan (P2P), tatakelola pelayan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga praktik micro teaching. Direktur P2P Arini Rahyuwati mengingatkan para calon instruktur bahwa PAP adalah akhir dari pelayanan pemerintah kepada CPMI sebelum mereka diberangkatkan.


PAP merupakan sarana bagi pemerintah untuk bertatap muka langsung dan melakukan screening akhir bagi CPMI. Instruktur harus bisa memastikan bahwa CPMI siap untuk berangkat. Ia juga berharap instruktur terus memperbaharui informasi terkait kebijakan-kebijkan penempatan baik yang berlaku di Indonesia maupun negara penempatan. Hal ini agar materi yang disampaikan kepada CPMI terus relevan dengan kondisi terkini.


Setelah diadakan Bimtek Instruktur PAP peserta akan mendapat sertifikat dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai instruktur PAP oleh Deputi Penempatan BNP2TKI. Setelah ditetapkan peserta bisa mulai memberikan pembekalan bagi CPMI. (Humas/BP3TKI Mataram)

Sikap BNP2TKI Atas Jakarta, BNP2TKI (17/01) – Pertengahan  Januari 2018, publik diramaikan dengan video seorang WNI yang diduga kuat sebagai TKI sepuh yang viral di media sosial "pulang kampung ke Indonesia setelah selama 33 tahun bekerja di Arab Saudi."  Video yg diperkirakan diunggah dan menjadi viral tanggal 14-15 Januari 2018 ini, pertama kali diunggah oleh Syekh Ali Jaber dalam akun This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Seperti tampak  dalam video tersebut, terlihat  satu anggota keluarga Arab ini bersama-sama ke bandara mengantar seorang TKI sepuh yang duduk di kursi roda untuk  pulang ke Indonesia.
 

Menanggapi video yang viral dimedia sosial dan dibeberapa media online tersebut,  Kepala Bagian Humas BNP2TKI Servulus Bobo Riti,  menyebutkan bahwa BNP2TKI  belum dapat memastikan apakah TKI tersebut masuk kategori TKI prosedural atau tidak, mengingat informasi sementara yang beredar diketahui bahwa yang bersangkutan sudah bekerja di Arab Saudi selama  33 tahun. "Itu berarti, TKI sepuh tersebut diperkirakan  berangkat tahun 1985 dan sampai saat ini, kami masih menelusuri riwayat WNI yang diduga sebagai TKI tersebut. Infonya masih sangat minim  mengenai nama dan asal TKI tersebut. Hingga saat ini, kami belum dapat bertemu langsung dengan yang bersangkutan guna menggali informasi lebih lanjut," tegas Servulus di kantor BNP2TKI Jakarta.
 

Lebih lanjut, Servulus Bobo Riti  mengungkapkan bahwa BNP2TKI memiliki petugas yang melekat di Bagian Help Desk di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang senantiasa siap sedia untuk membantu TKI bermasalah atau membantu  mengarahkan bagi  mereka yang memerlukan informasi lainnya. "Kami sudah berkoordinasi dengan petugas kami di bandara Soetta dan tidak terdeteksi pergerakan TKI sepuh yang berkursi roda tersebut," lanjut Servulus. Merujuk hasil koordinasi dengan Jongga, Kepala Seksi Perlindingan dan Pemberdayaan BP3TKI Serang, disampaikan bahwa Perwakilan Indonesia di luar negeri akan memberitahu jika ada TKI yang memerlukan penanganan khusus dari  negara tempat TKI bekerja.
 

Menyinggung kepastian informasi atas viral vidio tersebut, Servulus Bobo Riti menympailan, "Dari hasil penelusuran petugas Help Desk di Bandara Soetta Tangerang,  bahwa pertanggal 14-15/1 tidak ada konfirmasi kedatangan TKI yang menggunakan kursi roda tiba di Terminal 2 Bandara Soetta (jika diasumsikan bahwa tanggal unggah video di instagram dengan  tanggal kepulangan TKI yang bersangkutan  sama)."
 

Namun demikian, diperkirakan ada juga  kemungkinan TKI sepuh tersebut  menggunakan Saudi Airlines dimana pesawat landing di Terminal 3 Bandara Soetta,  sehingga tidak  terpantau oleh petugas BNP2TKI.  Penyebabnya, karena belum tersedia Conter Layanan BNP2TKI  di T3 secara permanen, kecuali mengandalkan  koordinasi dari maskapai atau Avsec T3 yg menginfo jika ada TKI yang  membutuhkan pelayanan kepulangan di T3 baru dijemput. "Hasil penelusuran data pelayanan kepulangan tidak ada informasi dari  Maskapai atau Avsec T3 tentang  TKI yg viral tersebut. Namun, kami tetap mengkomunikasikannya dengan Perwakilan di negara tujuan dan antar instansi terkait di dalam negeri guna memastikan keberadaan yang  bersangkutan. Kalau sudah bertemu akan digali informasi terkait sehingga bisa diketahui bagaimana dan mengapa bisa sampai 33 tahun bekerja di Arab Saudi," tegas Servulus Bobo Riti.*** (Humas/AFF)

BNP2TKI, Sambas, Sabtu (20/1/2018)___ Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) didampingi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak menyerahkan Cek Asuransi PMI yang meninggal dunia atas nama Indra (Pria) asal Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, Sabtu, (20/01/2018). Bertempat di kantor P4TKI Sambas, acara tersebut dihadiri oleh Anak almarhumah, Saidi, dan paman dan bibinya serta Kepala Desa Sempadian. Sangat disayangkan bahwa ahli waris yang bernama Omaisyaroh tidak dapat hadir dikarenakan sakit.
 

Kasus ini sudah ditangani sejak tahun 2015 lalu, namun pada saat kemenlu datang ke tempat asal PMI tersebut, keluarga yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat. Selain itu juga, banyak dokumen terkait yang harus di telusuri sebelum dana itu bisa dicairkan. Sehingga pada awal tahun 2018 baru bisa ditangani kembali. Sebelumnya P4TKI Sambas telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sempadian terkait kasus ini pada Kamis (18/01) pagi.
 

“Dana yang diberikan tidaklah banyak, namun cukup untuk membantu perekonomian dari anak-anak almarhumah yang masih berusia 12 tahun dan 4 tahun. Dana yang didapat untuk PMI yang meninggal dunia saat bekerja di luar negeri telah diurus dan dipertimbangkan oleh asuransi yang totalnya hanya mencapai Rp. 70 jutaan itu akan dibagi dengan jumlah tanggungan ahli waris seperti istri/suami dan anak jika telah memiliki anak” ujar Fachri Sulaiman.
 

Dalam pertemuan itu juga, pihak dari Kemenlu yang diwakili Fachri Sulaiman,  menyampaikan bahwa dana yang didapat tidak bisa diwakilkan kepada siapapun selain nama yang tercantum dalam perjanjian dan ahli warisnya, yang dalam kasus ini diserahkan kepada kedua anak almarhumah. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
 

Menurut Kepala BP3TKI Pontianak, "PMI yang akan bekerja di luar negeri harus diketahui asal usulnya, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi PMI yang bekerja di luar negeri, serta dapat membawa hasil yang bagus sehingga ke depannya bisa di investasikan", ujar Ahnas S. ag., M. Si.
 

Dalam pertemuannya, Kepala BP3TKI Pontianak juga menambahkan informasi terkait LTSA-P2TKLN sebagai Layanan Terpadu Satu Atap yang dapat memberikan pelayanan berbagai instansi dalam satu atap, seperti Disdukcapil, Disnaker, Kepolisian, P4TKI, Imigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen sangat penting, oleh karena itu ditekankan kepada seluruh masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri untuk dapat mentaati dan melakukan pendataan secara prosedural, sehingga pada saat terjadi masalah bisa segera ditelusuri dan dicarikan solusinya.
 

Setelah penyerahan Asuransi kepada Anak-anak almarhum, Kepala BP3TKI Pontianak dan Kemelu bersama rombongan didampingi Koordinator P4TKI Sambas, Andi Kusuma, melakukan koordinasi penguatan sinergitas dalam proses penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri khususnya bagi Calon PMI asal Sambas dengan Wakil Bupati Sambas, Hj. Hariah, dan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, M,H., di rumah dinas Wakil Bupati.
 

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Sambas, Hj. Hariah, menyambut baik rencana penguatan sinergitas antara BP3TKI Pontianak dengan Pemda Sambas dikarenakan Sambas merupakan kantong PMI di Kalimantan Barat dan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tujuan PMI.
 

“Dengan adanya penguatan sinergitas ini diharapkan akan semakin banyak calon PMI yang bekerja secara prosedural melalui LTSA-P2TKLN serta jumlah WNI/PMI asal Sambas yang dideportasi dari PLBN Entikong pada tahun ini menjadi jauh berkurang (data tahun 2017 ada 467 PMI asal Sambas yang di deportasi)” ujar Ahnas, S.Ag, M.Si,. (Humas/ P4TKI Sambas)

BNP2TKI, Bandung, Kamis (21/12/2017), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menerima video learning Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dibuat oleh Telkom Corporate University (Telkom CoorpU), PT.Telkom Indonesia di ruang Digital Lounge,  Telkom Corporate University Center, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/12/2017).

Deputi SDM Telkom Coorporate Uniersity, Bambang Budianto menyampaikan bahwa salah satu tujuan Telkom Corporate Indonesia adalah bisa memberikan program yang bermanfaat yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. “Beberapa program sudah kami desain adalah terkait dengan E-Learning yang berguna bagi orang banyak tanpa ada batasan ruang dan waktu karena bisa diakses melalui smartphone”, papar Budianto.
 

Dengan membuat modul PAP menjadi digital video learning diharapkan bisa membantu para instruktur PAP untuk memberi pembekalan kepada TKI sekaligus agar para TKI juga bisa mengakses kembali bahan-bahan yang disampaikan pada saat PAP kapan saja dan dimana saja melalui smartphonenya.
 

Kedepannya di tahun 2018 Telkom CoorpU akan memfasilitasi pelatihan TKI dengan membuat  modul-modul pelatihan secara digital E-learning.Salah satu caranya adalah dengan memberikan sertifikasi kepada setiap TKI, kata Budianto.
 

Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI, Arini Rahyuwati menyatakan bahwa BNP2TKI ingin mengemas PAP dalam bentuk digitalisasi yaitu video learning. “Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir TKI dan kinerjanya selama berada dan bekerja di negara tujuan. Ini juga untuk menghindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki, sehingga perlu adanya pembekalan akhir pemberangkatan ini”, ujar Arini.
 

Arini juga mengatakan ada 5 poin yang harus diketahui TKI yaitu pertama, masalah perundang-undangan negara tujuan; kedua, budaya negara tujuan; ketiga, bimbingan mental; keempat, masalah narkoba; dan kelima, masalah radikalisme. Dengan dibekali pengetahuan yang berkaitan dengan 5 poin tersebut, diharapkan TKI selama bekerja di luar negeri akan terhindar dari berbagai masalah.
 

Lebih lanjut Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono mengucapkan terimakasih kepada PT.Telkom Indonesia melalui programnya terkait Video E-Learning untuk pembekalan akhir pemberangkatan TKI ke luar negeri. 
 

“Terimakasih yang berlimpah atas dibuatnya video E-learning ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi para CTKI dan TKI yang hendak berangkat ke luar negeri”, ungkap Hermono. 
 

Hermono juga menyembutkan bahwa, permasalahan TKI yang utama adalah adanya TKI Non prosedural dan ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Sehingga, dengan adanya Undang-Undang TKI yang baru lebih fokus dan mudah bagi para CTKI dan TKI. TKI dituntut harus mandiri ketika mau bekerja di luar negeri. Untuk mendukung TKI mandiri, breaging-nya harus dengan teknologi. Hal ini juga diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempersiapkan TKI sehingga kedepannya menjadi lebih baik dan mudah bagi TKI itu sendiri. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi para CTKI agar lebih muda mengakses kerja di luar negeri. Dengan demikian juga, para CTKI tidak terjebak dengan calo yang memberangkatkan TKI secara illegal. 
 

Hermono mengharapkan kedepannya bisa menjalin kerjasama yang baik antara BNP2TKI dan PT.Telkom Indonesia melalui program digital yang dikembangkan PT.Telkom sehingga mudah dalam memberikan materi yang menunjang bagi para TKI. 
 

Turut hadir dalam acara ini, Direktur Utama Telkom Corporate, Danang, dan seluruh jajarannya. Kepala BP3TKI Bandung Delta, Kepala BP3TKI Jakarta Mucharom Ashadi, dan beberapa perwakilan dari BNP2TKI Jakarta.***(AYG/ Aff/ MLD/Humas)

You are here: Home NEWS